Trial by the press, praduga bersalah, stigmatisasi, labelling, stereotyping, pelanggaran privacy, lengkap dilakukan oleh media massa atau narasumbernya dalam peliputan pasca-bom di Mega Kuningan, Jakarta. Kita semua, Insya Allah, sepakat bahwa pelaku bom Jakarta adalah teroris, sebab mereka menyebarkan teror/ketakutan. Namun siapa terorisnya, inilah persoalannya.

Menyebut ‘Islamic terorrist’ adalah labelling (banyak teror di dunia dilakukan oleh non-Muslim tanpa disebutkan agamanya). Penghadangan dan penggeledahan pada orang-orang berjenggot dan berjubah adalah stereotyping (bahwa teroris biasanya berjubah dan berjenggot). Stigma ‘sarang teroris’ jelas ditujukan pada beberapa tempat, di antaranya Pesantren Ngruki di Solo. Para keluarga tersangka teroris telah dilanggar privasinya. Beberapa nama berbau Islam langsung disangka sebagai pengebom; sebuah contoh praduga bersalah.

Intensitas  media massa dalam memberitakan bom patut kita hargai. Informasi cepat dan langsung memang diperlukan masyarakat, agar kita waspada dan berjaga-jaga. Tapi ada beberapa kejanggalan dalam peliputan media, selain berbagai praktik yang disebutkan di atas. Kejanggalan ini dapat menyesatkan pengetahuan publik atau memang disengaja untuk membentuk opini publik.

Kejanggalan yang saya maksudkan antara lain: disiarkannya dokumen yang masih dalam proses penyelidikan (gambar rekaman CCTV), sumber-sumber tunggal (utamanya kepolisian), dan pemunculan selebritas baru dengan label “pakar”– khususnya di televisi. Kejanggalan ini mungkin tidak melanggar kaidah apapun dalam jurnalistik (hukum dan etika), tapi terasa kurang pas, bahkan mengganggu nalar kita. Anehnya, kejanggalan ini tak terjadi satu kali, tapi berkali-kali, seperti sebuah sistem. Berikut beberapa kejanggalan itu:

Pertama, disiarkannya rekaman CCTV secara berulang-ulang. Aneh, jika pihak hotel atau kepolisian melepaskan ‘bukti kejahatan’ (seperti disiratkan dari cara informasi ini disebarluaskan) ke publik melalui televisi dan media lain. Bagi konsumen media, rekaman CCTV ini justru menimbulkan pertanyaan lanjutan. Misalnya, secara teknis, bisakah CCTV bergerak sepanjang/seleluasa itu? Apakah orang dalam rekaman itu sudah dicurigai sebelumnya? (Jika sudah, mengapa tak ada tindakan pencegahan?). Apakah semua atau banyak tamu hotel lainnya di pagi itu juga disorot CCTV seekstensif itu? (Jika tidak, mengapa ‘orang bertopi itu’ menjadi sasaran sorotan? Jika iya, mengapa gambar tamu-tamu lain tidak disiarkan?). Setumpuk pertanyaan ini tak terjawab. Kita dijejali dan dipaksa percaya bahwa ‘orang itulah’ (yang tampak dalam rekaman CCTV) sebagai pengebomnya.

Kedua, tentang sumber berita yang didominasi (jika tak bersedia disebut dimonopoli) oleh aparat kepolisian. Hampir semua informasi pasca-pengeboman sumbernya dari kepolisian. Jika media menelusuri ke sumber berikutnya (tersangka, keluarga tersangka, tetangga tersangka), langkah itu diawali dari informasi kepolisian. Nyaris tak ada sumber independen yakni, sumber yang digali sendiri oleh media tanpa melibatkan sumber resmi. Cover both sides saja di zaman sekarang sudah tidak lengkap, karena berita lebih terpercaya jika memiliki multi-sides, tapi berita terorisme memiliki satu sumber. Meski begitu, Kadiv Humas Mabes Polri menuduh media menyuarakan suara teroris. Padahal, kita tak mendengar suara apa pun dari para teroris, bukan? Bahkan, terorisnya saja belum jelas. Karenanya, jika media “diperalat”, berarti diperalat oleh aparat keamanan/pemerintah bukan oleh “teroris”.

Ketiga, munculnya “pakar” baru yang menjadi selebriti di layar televisi. Televisi berlomba-lomba menggelar talk show dan mendatangkan siapa saja yang bersedia berbicara tentang bom dari sudut pandang apapun. Maka, ada pakar bom, pakar terorisme, pakar fundamentalisme, pakar Jaringan Jemaah Islamiyah. Tetangga seorang perempuan yang ‘diduga’ istri Noordin M Top dan masih ‘diduga’ sebagai pengebom, juga menjadi ‘pengamat perilaku tetangganya’. Bahkan, seseorang menjadi tamu penting sebuah talk show hanya karena ia alumnus Pesantren Ngruki.

Lantas, apa yang diperoleh konsumen media? Semua praduga polisi sebelumnya telah gugur: DNA mayat yang masih diduga sebagai the suicide bomber tak cocok dengan DNA keluarga dari orang yang terlanjur dipublikasikan sebagai tersangka. Tanpa permohonan maaf pada keluarga yang dicemarkan nama baiknya, aparat dan media melenggang bak kafilah berlalu. Seorang perempuan dikondisikan sedemikian rupa sampai ia menyetujui bahwa wajah suaminya mirip gambar yang disodorkan polisi. Lalu, sebuah media Barat membuat judul berita “Seorang Istri Mengenali Foto Teroris Buron Sebagai Suaminya”. Judul yang jelas misleading, menyesatkan.

Jika pers Indonesia menganut saudara tuanya, Amerika Serikat, bahwa the people have the right to know, inilah saatnya keingintahuan publik mesti dilayani. Rakyat ingin tahu, mengapa selama bertahun-tahun dan bermilyar rupiah dana counter-terrorism diguyurkan pada kepolisian untuk mengejar Noordin M Top (NMT), hasilnya hanya potret wajah NMT yang berubah tiap musim. Anehnya, yang menggambar perubahan wajah juga polisi sendiri. Rakyat ingin tahu, apakah NMT adalah sosok nyata atau rekaan. Rakyat ingin tahu, mengapa ‘teroris’ mengebom saat hasil pilpres masih diperdebatkan, seperti untuk mengalihkan perhatian. Rakyat ingin tahu, mengapa media tak kritis atas ‘kemurahan’ hati kepolisian dengan meminjamkan rekaman CCTV yang menggiring opini publik ke arah tertentu? Rakyat ingin tahu, siapa sesungguhnya yang paling diuntungkan dalam kasus ini?

Tiga pilar demokrasi–eksekutif, legislatif, yudikatif–bisa saja saling berkonspirasi. Eksekutif dan legislatif kerap berkonspirasi dalam penyelewengan anggaran negara. Eksekutif dan legislatif juga sering berkonspirasi dengan yudikatif untuk keringanan atau pembebasan hukuman. Pers sebagai pilar keempat menjadi harapan terakhir rakyat pada kejujuran dan kebenaran. Tapi jika pers pun terbuka terhadap peluang konspirasi, terutama untuk memenangkan atau melancarkan kekuasaan, punahlah  harapan kita. Jika pers tak lagi menjadi pelita di kegelapan, tak lagi menguak kebenaran, tak lagi memiliki daya kritis, demokrasi kehilangan ruhnya. Indonesia telah memiliki UU Kebebasan Pers. Publik berharap, agar privilege ini betul-betul diabdikan untuk kemaslahatan rakyat dan memperjuangkan kebenaran. Semoga.

Sirikit Syah